Pajak Kawasaki Ninja 250 Tahun 2023 di Sulawesi Utara
Sport Fairing · NJKB tahun 2023: Rp 57.000.000 (depresiasi 5% dari NJKB terbaru) · Tarif PKB Sulawesi Utara 1,5%.
Pajak tahunan
Rp 1.554.300
PKB Rp 855.000 + Opsen Rp 564.300 + SWDKLLJ Rp 35.000 + admin Rp 100.000
Detail rincian
| PKB (1.5% × NJKB) | Rp 855.000 |
| Opsen PKB (66% × PKB) | Rp 564.300 |
| SWDKLLJ (Jasa Raharja) | Rp 35.000 |
| Biaya admin STNK | Rp 100.000 |
| Total tahunan | Rp 1.554.300 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa pajak Kawasaki Ninja 250 tahun 2023 di Sulawesi Utara?
Pajak tahunan: Rp 1.554.300. NJKB Ninja 250 tahun 2023 di Sulawesi Utara ~Rp 57.000.000 (depresiasi 5% dari NJKB tahun terbaru Rp 60.000.000).
Mengapa pajak kendaraan tahun lebih lama lebih murah?
NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) menurun sekitar 5%/tahun seiring depresiasi kendaraan. Permendagri tentang NJKB tahun berjalan memuat tabel depresiasi standar yang digunakan semua provinsi. Karena PKB = NJKB × tarif, pajak otomatis turun mengikuti NJKB.
Bagaimana cara cek NJKB kendaraan tahun 2023 di Sulawesi Utara?
(1) STNK Anda — kolom 'Harga' tertera NJKB sesuai tahun pembuatan. (2) Aplikasi Samsat Sulawesi Utara. (3) Permendagri NJKB tahun berjalan (publik). Estimasi NJKB Ninja 250 2023: Rp 57.000.000.
Apakah pajak ini berlaku selamanya?
NJKB Ninja 250 2023 akan terus turun setiap tahun seiring depresiasi. Tarif PKB Sulawesi Utara (1,5%) tetap, tapi total pajak menurun seiring NJKB. Cek STNK saat perpanjangan untuk angka aktual.
Tahun lain Ninja 250
- Pajak Kawasaki Ninja 250 tahun 2020 di Sulawesi Utara
- Pajak Kawasaki Ninja 250 tahun 2021 di Sulawesi Utara
- Pajak Kawasaki Ninja 250 tahun 2022 di Sulawesi Utara
- Pajak Kawasaki Ninja 250 tahun 2024 di Sulawesi Utara
Bandingkan dengan kendaraan lain di Sulawesi Utara
- Pajak Honda BeAT 2023 di Sulawesi Utara
- Pajak Honda Vario 125/160 2023 di Sulawesi Utara
- Pajak Honda PCX 160 2023 di Sulawesi Utara
- Pajak Honda Scoopy 2023 di Sulawesi Utara
Sumber
Perda Sulut; UU 1/2022 HKPD; Permendagri NJKB tahun berjalan; PMK 16/PMK.010/2017 (SWDKLLJ).