Pajak Wuling Confero S Tahun 2023 di Kalimantan Utara
MPV 7-seater · NJKB tahun 2023: Rp 147.250.000 (depresiasi 5% dari NJKB terbaru) · Tarif PKB Kalimantan Utara 1,5%.
Pajak tahunan
Rp 3.919.525
PKB Rp 2.208.750 + Opsen Rp 1.457.775 + SWDKLLJ Rp 153.000 + admin Rp 100.000
Detail rincian
| PKB (1.5% × NJKB) | Rp 2.208.750 |
| Opsen PKB (66% × PKB) | Rp 1.457.775 |
| SWDKLLJ (Jasa Raharja) | Rp 153.000 |
| Biaya admin STNK | Rp 100.000 |
| Total tahunan | Rp 3.919.525 |
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa pajak Wuling Confero S tahun 2023 di Kalimantan Utara?
Pajak tahunan: Rp 3.919.525. NJKB Confero S tahun 2023 di Kalimantan Utara ~Rp 147.250.000 (depresiasi 5% dari NJKB tahun terbaru Rp 155.000.000).
Mengapa pajak kendaraan tahun lebih lama lebih murah?
NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) menurun sekitar 5%/tahun seiring depresiasi kendaraan. Permendagri tentang NJKB tahun berjalan memuat tabel depresiasi standar yang digunakan semua provinsi. Karena PKB = NJKB × tarif, pajak otomatis turun mengikuti NJKB.
Bagaimana cara cek NJKB kendaraan tahun 2023 di Kalimantan Utara?
(1) STNK Anda — kolom 'Harga' tertera NJKB sesuai tahun pembuatan. (2) Aplikasi Samsat Kalimantan Utara. (3) Permendagri NJKB tahun berjalan (publik). Estimasi NJKB Confero S 2023: Rp 147.250.000.
Apakah pajak ini berlaku selamanya?
NJKB Confero S 2023 akan terus turun setiap tahun seiring depresiasi. Tarif PKB Kalimantan Utara (1,5%) tetap, tapi total pajak menurun seiring NJKB. Cek STNK saat perpanjangan untuk angka aktual.
Tahun lain Confero S
- Pajak Wuling Confero S tahun 2020 di Kalimantan Utara
- Pajak Wuling Confero S tahun 2021 di Kalimantan Utara
- Pajak Wuling Confero S tahun 2022 di Kalimantan Utara
- Pajak Wuling Confero S tahun 2024 di Kalimantan Utara
Bandingkan dengan kendaraan lain di Kalimantan Utara
- Pajak Toyota Avanza 2023 di Kalimantan Utara
- Pajak Toyota Kijang Innova Zenix 2023 di Kalimantan Utara
- Pajak Honda Brio 2023 di Kalimantan Utara
- Pajak Mitsubishi Xpander 2023 di Kalimantan Utara
Sumber
Perda Kaltara; UU 1/2022 HKPD; Permendagri NJKB tahun berjalan; PMK 16/PMK.010/2017 (SWDKLLJ).